HUKUM MILITER

KORPS POLISI MILITER TNI AL

Oleh : KAPTEN LAUT (PM) HARI SUBAGIYO

PENDAHULUAN

Kepolisian Militer adalah suatu badan yang keberadaannya dibutuhkan oleh hampir semua negara yang memiliki Angkatan Bersenjata termasuk Indonesia. Di Indonesia Badan Kepolisian Militer telah berkembang menurut dinamika perkembangan sosial politik yang terjadi. Di era Orde Baru dan awal era Reformasi, Badan Kepolisian Militer ABRI / TNI diembang oleh Corp Polisi Militer ( CPM ) dibantu oleh Provos Angkatan sebagai penyidik pembantu. Karena tuntutan jaman maka Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Pomad, Pomal dan Pomau sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal Oktober 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

Waktu terus bergulir, seiring dengan tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dan tuntutan tugas penegakan hukum, tata tertib dan disiplin TNI maka masing-masing Angkatan melakukan evaluasi dan validasi terhadap organisasi Polisi Militer di jajarannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi .

Dalam rangka membangun Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional, disamping diperlukan adanya alut sista dan peralatan yang modern dan cukup jumlahnya, juga dituntut personil yang profesional, bermoral dan memiliki disiplin yang tinggi sebagai prasyarat bagi terlaksananya berbagai program dan kegiatan secara efektip dan efisien. Pomal yang memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut tersebut.

KORPS POLISI MILITER ( ANGKATAN LAUT )

Polisi Militer TNI AL ( Pomal ) yang menyandang fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang, menyadari bahwa tugas yang diembannya sedemikian besar dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga perlu segera berbenah diri. Tidak bisa ditawar lagi karena sejak terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang pembentukan Polisi Militer TNI dan Keputusan Panglima TNI tentang Pengangkatan dan Penyumpahan Penyidik maka kewenangan yang selama ini berada pada Pomad secara otomatis menjadi kewenangan Pomal dan juga Pomau tentunya. Hal ini bukan semata-mata hanya urusan administrasi saja tetapi juga berbagai pekerjaan staf dan lapangan yang sudah tidak lagi di tangani oleh Pomad dhi, Pomdam. Pada dasarnya fungsi Kepolisian Militer merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Polisi Militer ( Pomal ) yang dituangkan dalam Keputusan Panglima TNI. ( UU RI No. pada pasal yang berbunyi )

Pada saat ini Pomal ibarat sebuah angkutan kota yang sudah jelas trayek ( arah dan tujuannya ) namun karena awaknya yang terdiri dari orang batak, sunda, jawa dan lain-lain yang memiliki kultur dan kepentingan yang berbeda-beda maka angkot ini masih dimungkinkan untuk keluar dari trayek, mengambil penumpang di luar rute, masih bisa diajak minum kopi dulu oleh calon mertua yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rute sehingga pencapaian tujuan organisasi “ organda “ tidak dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Pada saat ini Pomal masih diawaki oleh personil dari berbagai korps dan kejuruan sehingga terdapat tarik ulur kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas sesuai kepentingan korps dan kejuruan masing-masing.

Untuk menghilangkan kendala psikologis yang akibat kondisi tersebut maka keberadaan Pomal sebagai suatu korps adalah saeatu kebutuhan dan keharusan. Pimpinan TNI AL yang cerdas dan tanggap akan kebutuhan satuan jajarannya segera merespon hal tersebut dengan mengukuhkannya dalam suatu Surat Keputusan Kasal dan mengumumkannya melalui seatu upacara resmi di lapangan upacara Mabesal Cilangkap. Satu paket dengan peresmian Korps Polisi Militer juga peresmian adanya Kejuruan POM bagi bintara dan tamtama. Alhamdilillahirrobilalamin syukur kepada Tuhan, korps bungsu sudah berada di tengah-tengah kita. Meskipun sadar bahwa konsekwensi dari pengukuhan tersebut adalah kerja ekstra keras.

SETELAH BERDIRINYA KORPS POLISI MILITER

Paska diresmikannya Pomal sebagai salah satu Korps di lingkungan TNI AL maka tugas besar sudah menyongsong di hadapan kita.

Ada catatan-catatan tentang apa yang harus dilaksanakan agar tugas pokok dan tugas-tugas Pomal dapat berjalan sebagaimana mestinya .

1. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Korps Pomal, meliputi kedudukan, tugas, fungsi , kewenangan , postur dan kewenangan serta hal-hal yang berkaitan tentang keberadaan Korps Pomal. Sosialisasi ini harus dilaksanakan diseluruh strata jajaran TNI AL sehingga seluruh prajurit TNI AL memahami persis apa peran Korps Pomal. Dengan memahami apa peran Korps Pomal maka akan menjadi mudah membangun Pomal yang professional, berani dan bermoral sebagai Ksatria Yang Arif dan Bijaksana yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kehidupan prajurit TNIAL yang disiplin dan taat hukum sebagai prasyarat pencapaian tugas TNI AL secara efektip dan efisien. Sosialisasi ini juga harus dilaksanakan di lingkungan Mabes TNI, Satuan TNI lain dan terhadap masyarakat luas. 

About these ads

14 Balasan ke HUKUM MILITER

  1. Mr WordPress mengatakan:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

  2. cicha mengatakan:

    masa iya cich

  3. Pomal mengatakan:

    Ya…….gitu deh……….

  4. sibagurtano mengatakan:

    serahkan semua pelanggar hukum ke sipil tanpa terkecuali………….

    • iklas mengatakan:

      memberikan komentar jangan subyektif…pelajari dulu sajarah Bangsa,Budaya Bangsa….jangan mudah memecah belah persatuan dan kesatuan….

  5. zubir mengatakan:

    selamat siang pak saya ingin melaporkn seorang anggota al berpangkat serma yang meminta sejumlah uang untuk masuk jadi satpam,hal ini dilaporkan karna saya selalu merasa tidak nyaman atas perbuatannya yg semena-mena.saya harap bapak membalas keterangan saya dan saya harap bapak punya solusinya buat saya.sebelumnya saya ucapkan terima kasih.zubir (081361617521

  6. hernawati mengatakan:

    Pak ….. tolong di tangkap seorang residivis marinir bernama Darmanto dan joko bertempat d jalan aw sharani depan askes samarinda sampin fotocpy ada gang lewati 20 m ada rumah putih kiri …. kejahatan marinir ini adalah menyakoti istri di suruh memberi uang dan melakukan penyekapan terhadap istrinya harap segera d tangkap…..

  7. sp mengatakan:

    bos ada oknum marinir di kab.pringsewu yg berlaku
    1.melanggar 8 wajib tni nmr 4.{menjunjung tinggi kehormatan wanita},jadi di lihat dalam kuhp {bab xvi.penghinaan} oknum tersebut melanggar pasal 310,sampai 318.yakni menuduhkan dan menyebarkan bahwa wanita tsb wanita bayaran yg bisa di bw kemana mana.
    oknum tersebut bisa di proses tidak bosss.
    terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: